Jakarta, Nalar Aksara — Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan ruang bagi sekolah negeri untuk menolak program Makan Bergizi Gratis, dengan syarat keputusan tersebut disepakati bersama dan berlaku untuk seluruh siswa di sekolah itu.
Kepala BGN Sudaryono menjelaskan kebijakan ini setelah berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Koordinator Bidang Pangan.
“Sekolah negeri kalau menerima, menerima semua. Kalau tidak, tidak semua. Keputusan itu harus satu suara,” ujar Sudaryono, dalam rapat dengan Komisi IX DPR, Kamis (17/9/2026).
Keputusan ini juga melibatkan persetujuan para wali murid. Namun kebijakan tersebut memunculkan catatan penting dari para anggota DPR: mekanisme pengambilannya harus jelas, dan hak siswa yang benar-benar membutuhkan asupan gizi tidak boleh terabaikan hanya karena sekolah secara kolektif memilih menolak.
Jangan Sampai Siswa yang Membutuhkan Tergolong
Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani, mengingatkan bahwa kebutuhan gizi dan kondisi ekonomi setiap anak tidak sama. Mekanisme “satu suara sekolah” berisiko menutup akses bagi siswa yang memang paling membutuhkan program ini.
“Jangan sampai hak siswa yang membutuhkan asupan gizi menjadi bergantung pada keputusan kolektif. Dasar dan mekanisme pengambilan keputusan harus jelas dan disosialisasikan dengan baik agar tidak menimbulkan multitafsir di lapangan,” tegas Lalu.
Anggota Komisi IX DPR, Nurhadi, menambahkan bahwa keputusan menolak MBG boleh dihormati asalkan diambil secara terbuka, tanpa tekanan, dan dengan kesepakatan seluruh pihak. Namun demikian, pemerintah tetap wajib memastikan tidak ada anak yang kehilangan akses kebutuhan gizi yang layak.(kp/re)
Leave a comment