PROBOLINGGO – Pernyataan Bupati Probolinggo Mohammad Haris terkait ketidakberangkatan dinas luar negeri menuai sorotan. Berdasarkan salinan dokumen yang diduga merupakan Nota Dinas Bappelitbangda Kabupaten Probolinggo tertanggal 14 Juli 2026, muncul indikasi bahwa tim delegasi Pemerintah Kabupaten Probolinggo sempat bertolak ke Tiongkok pada 7–10 Juli 2026, meski dilaporkan tertahan di Shanghai akibat kendala administrasi keimigrasian.
Perbedaan antara informasi lisan dan dokumen resmi ini memicu kritik dari Ketua Laskar Advokasi Siliwangi, Syaiful Bahri. Ia menilai perlunya transparansi yang lebih terbuka terkait tata kelola pemerintahan dan penggunaan anggaran daerah.
“Kami melihat ada ketidaksesuaian informasi publik. Di satu sisi ada pernyataan bahwa Pemkab tidak berangkat karena pertimbangan anggaran, namun di sisi lain dokumen internal mencatat tim delegasi diduga sudah sempat terbang ke Tiongkok,” ujar Syaiful Bahri, Sabtu (12/9/2026).
Penjelasan Versi Dokumen
Dalam salinan Nota Dinas Bappelitbangda Nomor 000.1.3/538/426.201/2026 tersebut, tertulis nama Hamim Wajdi beserta jajaran Bappelitbangda, Dinas PUPR, Kadin, dan pihak penghubung yang dijadwalkan berangkat dari Surabaya menuju Shanghai pada 7 Juli 2026.
Kunjungan tersebut awalnya bertujuan memenuhi undangan Pemerintah Provinsi Gansu untuk menghadiri Lanzhou Investment and Trade Fair 2026. Namun, dokumen itu menyebutkan bahwa setibanya di Bandara Pudong Shanghai, tim menghadapi kendala prosedur keimigrasian sehingga ruang gerak delegasi terbatas di wilayah Shanghai dan tidak dapat melanjutkan perjalanan ke Gansu.
Akibat kendala tersebut, agenda di Provinsi Gansu dilaporkan batal dan dialihkan menjadi kunjungan ke Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Shanghai.
Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih berupaya menghubungi Bupati Probolinggo Mohammad Haris maupun pihak Pemkab Probolinggo lainnya untuk mendapatkan klarifikasi dan konfirmasi resmi mengenai validitas dokumen serta duduk perkara perjalanan dinas tersebut. (re)
Leave a comment