Oleh: Mohammad Aliman Shahmi
NalarAksara.com — Setiap kali pemerintah menyebut jumlah porsi Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah dibagikan, publik kerap disuguhi angka-angka keberhasilan: jutaan porsi makanan, ribuan dapur, dan anggaran ratusan triliun rupiah. Namun satu pertanyaan yang justru lebih penting jarang terdengar: apa yang sebenarnya sedang dibeli negara dengan uang sebesar itu?
Pertanyaan ini bukan untuk meremehkan kebutuhan anak atas makanan bergizi. Sebaliknya, justru karena kebutuhan itu sangat penting, program MBG tidak boleh berhenti sekadar sebagai proyek distribusi makanan. Ia harus diuji sebagai investasi publik: apakah program ini benar-benar memperbaiki status gizi, mengurangi ketimpangan, dan menghasilkan manfaat yang sepadan dengan biaya serta risikonya?
Dari Program Sosial Menjadi Mesin Anggaran
MBG kini bukan lagi sekadar program sosial. Dalam APBN 2026, program ini dialokasikan Rp335 triliun — jumlah yang bahkan lebih besar dibandingkan anggaran Kesehatan yang berkisar Rp244 triliun dan ketahanan pangan sebesar Rp164,7 triliun. Dengan skala tersebut, MBG telah menjadi salah satu keputusan fiskal terbesar pemerintah saat ini.
Karena itu, cara menilainya pun tidak bisa lagi sama dengan kegiatan pembagian makanan biasa. Pemerintah perlu menjelaskan bukan hanya berapa porsi yang tersalurkan, melainkan apa hasil nyatanya. Apakah status gizi anak membaik? Apakah angka anemia menurun? Apakah kehadiran dan konsentrasi belajar meningkat? Apakah keluarga miskin benar-benar memperoleh manfaat terbesar?
Selama ukuran keberhasilan masih didominasi oleh jumlah dapur, penerima, dan porsi yang terbagi, MBG akan mudah terlihat sukses hanya karena skalanya besar. Padahal, output belum tentu menjadi outcome. Banyaknya makanan yang dibagikan belum otomatis berarti banyak masalah gizi yang terselesaikan.
Di sinilah konsep biaya peluang (opportunity cost) menjadi penting. Setiap rupiah yang masuk ke MBG tidak dapat digunakan untuk kebutuhan lain yang sama pentingnya. Maka pertanyaan yang wajar bukan apakah makanan bergizi itu bermanfaat, melainkan apakah desain MBG saat ini merupakan cara paling efektif menggunakan Rp335 triliun untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Ekspansi yang Mendahului Pengamanan
Risiko terbesar pelaksanaan MBG terlihat dari persoalan keamanan pangan. Pada awal September 2026, lebih dari 1.700 siswa dan guru di berbagai daerah dilaporkan jatuh sakit setelah mengonsumsi makanan dari program tersebut. Kasus keracunan di sejumlah daerah itu menjadi salah satu tanda bahwa ekspansi program ternyata berjalan lebih cepat dibandingkan penguatan pengawasan dan pengamanan mutu makanan.
Kejadian berulang tersebut menambah daftar kekhawatiran masyarakat tentang bagaimana program beranggaran raksasa ini dijalankan di lapangan. Tanpa pengawasan yang kuat dan data dampak yang jelas, pertanyaan tentang seberapa besar manfaat sebenarnya yang diperoleh negara dari program ini tetap belum terjawab sepenuhnya.(kp/re)
Leave a comment