Probolinggo, Nalar Aksara — Krisis pasokan Liquefied Petroleum Gas (LPG) bersubsidi ukuran 3 kilogram yang terus mencekik masyarakat di wilayah Kabupaten Probolinggo hingga bulan ini memicu gelombang kritik tajam terhadap kinerja jajaran birokrasi daerah.
Penanganan krisis energi oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo dinilai belum menyentuh akar masalah. Berbagai kebijakan intervensi pasar yang dilakukan beberapa bulan lalu dianggap tidak memberikan dampak jangka panjang bagi stabilitas stok di lapangan.
Kondisi kontras ini menimbulkan ironi mendalam di tengah masyarakat. Kabupaten Probolinggo yang selama ini menyandang status mentereng sebagai lumbung energi nasional berkat kompleks pembangkit listrik raksasanya, justru harus menyaksikan masyarakatnya kesulitan hanya untuk memperoleh satu tabung gas melon bersubsidi demi menyambung kebutuhan dapur harian.
Sekretaris Jenderal Laskar Advokasi Siliwangi, Muhammad Hasan Basri, melayangkan argumen pedas terhadap pola penanganan yang diambil oleh Satgas Elpiji dan Pemkab Probolinggo.
Ia menilai birokrasi daerah gagap dan terkesan hanya peduli pada pencitraan administratif daripada menyelesaikan kebocoran distribusi di hilir.
“Ini adalah rapor merah dan bukti otentik kegagalan tata kelola energi daerah. Pemkab Probolinggo jangan cuma sibuk bikin rilis pers pasokan aman dan terkesan menjadikan rakyat kelinci percobaan dari kebijakan sidak seremonial yang mandul,” tegas Hasan, Rabu (23/9/2026).
Ia menambahkan, dalih panic buying dan kesalahan pengecer yang terus didengungkan pemerintah adalah alibi usang untuk menutupi lemahnya penegakan hukum.
“Kalau tahu ada pangkalan nakal yang melempar barang ke spekulan lintas wilayah atau ke industri, cabut izinnya dan pidanakan. Pangkalan nakal jangan dipelihara, tapi rakyat yang disuruh jangan panik. Operasi pasar murah itu instan, habis itu hilang lagi stoknya,” lanjut Hasan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Satgas Elpiji maupun Pemerintah Kabupaten Probolinggo belum memberikan respons resmi terkait kritik tersebut.
Namun dalam rilis sebelumnya, pemerintah daerah menyatakan terus berkoordinasi dengan Pertamina untuk menambah kuota fakultatif guna mengurai kelangkaan. (re)
Leave a comment